oleh

ALIANSI WARTAWAN INDEPENDEN INDONESIA

-Artikel-165 views

Semakin banyak perusahaan media yang memperkerjakan jurnalis dengan gaji yang jauh dari kata Layak.Semakin banyaknya ketidak jelasan ini membuat  Aliansi Wartawan Independen Indonesia prihatin.

Tidak banyak perusahaan media yang mampu memberikan honor dan tunjangan yang layak bagi para jurnalis. Akan tetapi, ada juga yang sudah mampu namun belum bersedia atau pelit untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pertumbuhan perusahaan media tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah layak.

Dalam banyak kasus, hak dasar jurnalis seperti honor basis, kontrak kerja, jaminan kesehatan, serta tunjangan hari tua tidak dipenuhi perusahaan. Masih banyak jurnalis dibayar dibawah standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, banyak jurnalis berjibaku dengan masalah kesehatan diri atau keluarganya. bekum lagi jika terkena penyakit agak berat dan memerlukan perawatan lebih lanjut atau terkena kecelakaan kerja saat meliput, mereka harus jungkir balik sendiri untuk mencari biayanya.

Bantuan dari perusahaan media tempat dia bekerja biasanya ala kadarnya, ini karena ketidakjelasan status mereka. Selebihnya mereka mengandalkan bantuan dari solidaritas teman-teman jurnalis atau donatur.

Dalam satu bulan rata-rata penghasilan mereka dari karya jurnalistik antara Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000. Jauh dari katagori layak untuk jurnalis yang sudah berkeluarga dan yang mempunyai banyak anak. Tanpa upah layak, mustahil jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik yang baik.

Upah rendah dari perusahaan media terhadap jurnalis, membuat jurnalis mudah tergoda suap dan menggadaikan idealisme mereka. Menghadapi masalah rendahnya kesejahteraan terhadap jurnalis, para pekerja pers berusaha berjuang dalam organisasi pekerja pers dengan membentuk serikat pekerja. Namun, sayangnya masih banyak perusahaan media menghalang-halangi keinginan jurnalis dan pekerja media yang ingin mendirikan serikat pekerja karena dianggap mengganggu dan mengacaukan operasional perusahaan. Padahal pendirian serikat pekerja merupakan hak pekerja yang dijamin Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Pasal 28 Undang-undang tentang Serikat Pekerja menyebutkan siapa pun dilarang menghalang-halangi pembentukan serikat atau menjadi anggota dan pengurus serikat. Tak hanya itu, konstitusi negara ini juga menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Menjadi seorang jurnalis adalah pilihan hidup, dan bukan karena tidak adanya ladang pekerjaan lain, tapi lebih pada panggilan nurani.

Prof. Alex Sutejo, SH. MH Ketua DPP Aliansi Wartawan Independen Indonesia

Aliansi Wartawan Independen Indonesia (AWII) bisa di jadikan sarana untuk perlindungan hukum para jurnalis. AWII merupakan wadah organisasi para wartawan yang ber badan hukum dan di sahkan oleh MENKUMHAM yang ber kantor pusat di Jl. Kebun Sirih Gedung Dewan Pers Lantai 5 Jakarta Pusat.

Kemajuan suatu negara merupakan peran serta para jurnalis dan media yang memberitakan di kanca Dunia Internasional tentang perkembangan Negara tersebut. maka dari itu seorang jurnalis wajib di sejahterahkan oleh perusahaan media tempat dia bekerja dan wajib di lindungi secara hukum atas resiko pemberitaan yang obyektif tanpa terintervensi dari pihak manapun.seorang jurnalis di lindungi oleh UU Pers dan wajib menjunjung tinggi kode etik jurnalis.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *