oleh

Pelantikan Pengurus Periode 2019-2024 Dan RAKERDA-1 DPD SPN Jawa Timur

Pelantikan Pengurus Periode 2019-2024 Dan RAKERDA-1 DPD SPN Jawa Timur

AWIINEWS~Pasuruan,Jawa Timur jumat 14 Januari 2020 bertempat di hotel tretes raya DPD SPN Jawa Timur mengadakan acara pelantikan pengurus dengan masa bakti periode 2019-2024 sekaligus rapat kerja daerah ke I.

Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, mars SPN lalu ikhtar SPN yang dibacakan ole bung sungkowo A R.

Kemudian acara dilanjutkan pelantikan pengurus DPD SPN Jawa Timur periode 2019-2024 yang dipimpin langsung oleh Bapak Djoko Heriyono dan Bung Ramidi selaku pengurus DPP SPN serta penyerahan pataka dan SK kepengurusan, adapun susunan pengurus sebagai berikut:
-Ketua : Nuryanto SH
-Wakil ketua : Adhi Prahmana
-Wakil ketua : Sungkowo A.
-Sekretaris : Eko Purwantoro ST
-Wakil sekretaris : Hamzah Zubair
-Wakil sekretaris : Lilis Purwaningsih S
-Bendahara : Alfia S.H
-Wakil bendahara : Dilli Timoryani
-Wakil bendahara : Nur Khasanah

Pengambilan Sumpah Pengurus DPD SPN Jawa Timur Periode 2019-2024.

Bung Nuryanto selaku ketua terpilih menyampaikan kepada peserta,”Nanti akan kita bahas dan kupas tentang RUU OMNIBUS LAW sebagai bekal kita semua.” Dalam sambutannya Bung Djoko Heriyono memberikan ucapan selamat kepada ketua terpilih serta menghimbau kepada PSP-PSP di Jawa Timur tentang ketertiban iuran cos sesuai dengan AD/ART SPN.

Pada acara tersebut turut hadir Bung Nursalam selaku hakim ad hoc yang menyampaikan,” Saya bangga akan pergerakan SPN yang kritis tentang UU ketenga kerjaan yang selalu berubah-ubah di era industri 4.0.”

Turut mengundang Dinas ketenaga kerjaan yang dihadiri oleh Bu Puspita yang menyampaikan,”Selamat atas terpilihnya Cak Nuryanto sebagai Ketua DPD SPN Jawa Timur
Semoga amanah dalam memimpin SPN ke depan’nya.”

Setelah sesi pelantikan, pada acara tersebut juga merupakan acara RAKERDA-1 SPN DPD JAWA TIMUR, sekaligus pelatihan dan pemahaman semua pengurus DPD,DPC hingga PSP tentang RUU OMNIBUS LAW.
Pada Rakerda-1 ini DPD SPN Jawa Timur mengangkat Tema “Meningkatkan sumber daya manusia sehingga menciptakan kader SPN di bidang ketenagakerjaan menghadapi era industrialisasi 4.0.”

Salah satu tamu undangan IPTU Heru dan IPDA Irawan dari Reskrimus polda Jawa Timur menyampaikan tentang penyidikan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan, bung Heru menjelaskan,”apabila ada permasalahan dibidang ketenagakerjaan peserta bisa langsung melapor/datang langsung ke unit 4 Subdit 4/Tipikor polda Jatim.”ungkap nya.

Setelah isoma acara dilanjut tentang materi penolakan klaster pasal-pasal ketenagakerjaan di omnibus law yang disampaikan oleh Bapak Djoko Heriyono S.H dan Bapak Ramidi selaku DPP SPN, Djoko berharap,”kepada peserta rakerda agar fokus dan paham pada klaster pasal-pasal Ketenaga kerjaan terutama RUU OMNIBUS LAW yang sangat mengkebiri pekerja/buruh yang di antaranya terlalu dipermudahkan pasal tentang TKA, tidak adanya jaminan PKWTT bagi pekerja, upah minimum kab/kota yang akan dihapus, jaminan pensiun dan PHK dikurangi.”Ungkapnya.

Pada hari ke dua dilanjut ole Dr M.Hadi Subhan SH.MH.CN. pakar hukum kepailitan dan tenaga kerja dosen universitas Airlangga, beliau membahas tentang OMNIBUS LAW yang dampaknya sangat mengerikan terhadap nasib pekerja/buruh dan tidak masuk akal yang diantaranya upah minimum kab. akan dihapus sehingga akan terjadi pengupahan murah di negara ini, persyaratan TKA dipermudah, semua pekerjaan akan dapat dioutsourcingkan, bahkan Dr M.Hadi Subhan, SH.MH.CN pernah menuliskan berita di kompas tentang PP-78 tahun 2015 yang katanya pemerintah akan mensejahterakan pekerja/buruh tetapi fakta dilapangan setelah 5 tahun berjalan malah menyengsarahkan pekerja/buruh.Beliau menambahkan,”Sebetulnya konsep dari OMNIBUS LAW bagus tetapi belum cocok diterapkan di Indonesia.”

Kemudian dilanjut dengan saran/langkah dari peserta rakerda tentang klaster pasal-pasal Ketenagakerjaan di OMNIBUS LAW setelah melakukan diskusi akhirnya DPD SPN Jawa Timur menyimpulkan langkah-langkah yang antara lain :
1. mensosialisasikan ke pekerja/buruh
2. membuat spanduk penolakaan RUU cipta kerja
3. menggalang solidaritas dengan SP/SB lainnya
4. meninta dukungan mahasiswa dan LSM
5. mensosialisasikan penolakan lewat sosmed
6. unjuk rasa ke DPRD Kab/kota
7. unjuk rasa DPSD provinsi
8. unjuk rasa ke DPR RI

Nuryanto S.H juga menjelaskan tentang program kerja DPD SPN Jawa Timur kedepan’nya antara lain,”Pengembangan ke daerah-daerah yang belum ada SP/SB, penyerahan SK ke DPC masing-masing.”Nuryanto menghimbau kepada PSP-PSP di Jawa Timur tentang ketertiban iuran cos sesuai dengan AD/ART SPN.(Andreas)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed