oleh

Kejari Sidoarjo Mengawasi Potensi Penyelewengan Anggaran Penanganan Covid-19

-Berita-221 views

Kejari Sidoarjo Mengawasi Potensi Penyelewengan Anggaran Penanganan Covid-19

SIDOARJO AWIINEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sidoarjo mengawasi anggaran Pemkab Sidoarjo untuk penanganan covid-19. Dalam pengalokasiannya.anggaran sebesar Rp.114,3 Miliyar lebih khusus untuk penanganan virus covid 19 yang akan diturunkan ke beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Sidoarjo.

Kasi Intel Kejari Sidoarjo Idham Cholid menjelaskan,”Anggaran sebesar itu diharapkan transparansi nya dalam pemanfaatannya untuk masyarakat yang terdampak. Kejari Sidoarjo juga menghimbau kepada seluruh kuasa pengguna anggaran dana penanganan covid-19 dengan nilai sebesar itu digunakan secara profesional agar tidak ada dampak hukum dikemudian hari.”

“Inilah saatnya Pemkab Benar2 hadir di masyarakat, ingat dana sebegitu besar harus digunakan secara transaparan dan akuntabel,” Uangkap Idham Cholid kepada wartawan Via WhatsApp, Rabu (15/04/2020).

Di satu sisi, anggaran dana bencana sebesar Rp 144,3 tersebut menunjukkan keseriusan Pemkab Sidoarjo dalam upaya mutus rantai penyebaran Covid-19 di Sidoarjo yang sudah sangat masif. Namun, di sisi lain, besarnya jumlah dana yang dikucurkan menimbulkan kekhawatiran akan penyalagunaan atau dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai Kasi Intel Kejari Sidoarjo,Idham mengatakan,”Bahwa potensi penyelewengan pasti ada dan lebih-lebih dalam penangganan bencana darurat seperti saat ini.”

“Dan jangan pernah ada double budgeting anggaran, potensi penyelewengan pasti ada, ingat korupsi di saat keadaan darurat begini, pelakunya bisa diancam hukuman mati.” tegas Idham.

Diketahui, dari data yang didapat awak media, Pemkab Sidoarjo menggelontorkan anggaran yang cukup besar dalam menangani Covid-19. Jumlah anggaran tersebut mencapai Rp. 114.357.425.156 Miliar, anggaran itu di rencananya akan distribusikan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya,

BPBD                          Rp   1.987.354.600
Kominfo                     Rp      659.587.675
Dinas Kesehatan      Rp 43.115.058.088
Disperindag               Rp  3.992.805.000
Kesbang.                    Rp        56.000.000
Satpol PP.                   Rp.  5.553.780.000
Dinas Sosial.              Rp 45.162.100.000
Dinas P2CKTR.          Rp       343.500.000
RSUD.                          Rp   9.407.059.000
Kecamatan.               Rp.  2.421.500.000
Dinas Perikanan.      Rp     108.339.000
DLHK.                         Rp.    834.350.000
Dinas Perhubungan. Rp.   715.991.200.
Sumber Berita(Drie Suara Publik).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed